Blog

Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani memghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di ruang rapat paripurna gedung DPRD. Senin (6/7/2020).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dan penyampaian revisi Perda nomor 12 tahun 2018 tentang pembentukan BUMD turut dihadiri Sekda Yanto M. Asri, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, 15 anggota DPRD dan Camat Weda.

Bupati Edi Langkara dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan produk hukum daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

"Demikian penyampaian 2 (dua) rancangan Perda ini saya sampaikan dalam rapat dewan yang terhormat agar ditindaklanjuti bersama ke tahapan selanjutnya" kata Edi Langkara

Bupati juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, "semoga dapat dipertahankan" ungkap Elang

Diakhir sambutan Bupati mengucapkan terima kasih atas kesediaan DPRD untuk.membahas rancangan Perda ini dan ditetapkan menjadi Peratutan Daerah.

Juli 06, 2020

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD serta panitia kerja (Panja) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang bertempat di ruang rapat Bupati. Jumat (3/7/2020)

Dalam pertemuan ketua Panja Nuryadin Ahmad dan sekretaris Komisi III DPRD Munadi Kilkoda menyerahkan rekomendasi hasil kerja Panja DPRD.

Dihadapan Bupati, ketua Panja Nuryadin Ahmad mengungkapkan rekomendasi DPRD atas hasil kerja Panja DPRD tentang penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap bidang tanah blok Nuspera I dan II desa lelilef, lahan usaha II warga transmigrasi Kobe dan lahan garapan masyarakat Kobe Kulo pada blok kawasan Kaurahae, Sakaulen dan Akejira.

Sementara Munadi Kilkoda, sekretaris Komisi III DPRD juga menyampaikan rekomendasi atas hasil temuan lapangan komisi III DPRD terkait kerusakan lingkungan di sungai waleh kecamatan Weda Utara akibat aktifitas pertambangan perusahaan PT. Bakti Pertiwi Nusantara yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan.

Bupati Edi Langkara usai menerima hasil rekomendasi menyatakan akan menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi tersebut dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan rekomendasi dimaksud.

Pertemuan yang dipimpin Kabir Hi. Kahar yang didampingi Hayun Maneke pimpinan DPRD, turut dihadiri Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, Sekda Yanto M. Asri, anggota panja DPRD? komisi III DPRD, staf ahli bidang ekonomi Mukhsin Kalbi, dan beberapa pimpinan OPD.  ( Protokol dan Komunikasi Pimpinan )

 

Juli 03, 2020

Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani bersama jajaran Pemda Halmahera Tengah melakukan kegiatan kunjungan kerja dan tatap muka bersama masyarakat Kecamatan Weda Selatan di desa Sosowomo. Senin (29/6/2020)

Dalam kunjungan kerja dan tatap muka, Bupati menyerap aspirasi masyarakat setempat misalnya masalah bendungan, rawat inap di PKM, posko Covid19, pembangunan jalan aspal, dan jaringan telekomunikasi. Selain itu Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan Bantuan Langsung Tunai kepada 10 orang masyarakat desa Sosowomo yang bersumber dari anggaran dana desa.

Setelah bertatap muka Bupati dan rombongan meninjau beberapa sekolah dan Pustu yang ada di desa Sosowo, desa Tilope dan desa Loleo.

Dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah dan Pustu (Puskesmas Pembantu). Bupati berdialog langsung kepada guru-guru dan petugas pustu terkait dengan sarana dan prasarana dan pelayanan di Pustu.

Jun 29, 2020

Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa pandemi Covid-19 yang bertempat di halaman kantor Bupati. Senin (29/6/2020).

Pelaksanaan apel ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020 bahwa seluruh ASN wajib masuk kantor dan mentaati ketentuan jam kerja dengan sistem kerja dalam tatanan normal baru bagi ASN.

Kepada semua ASN yang mengikuti apel Bupati Edi Langkara menyampaikan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali melaksanakan tugas kedinasan kepada masyarakat seperti semula dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan pencegahan Covid-19.

"Kesiapan dalam bekerja tidak boleh mengendur, jangan sampai ada kekosongan dalam memberika pelayanan kepada masyarakat" tegas Elang

Orang nomor satu di Halteng ini juga menghimbau kepada ASN untuk bekerja kreatif dan inovatif, memanfaatkan IT (Industri Technology) dalam era tatanan baru new normal.

Turut hadir Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, asisten, staf ahli, pimpinan OPD serta jajaran ASN lingkup Pemda Hammahera Tengah.

Jun 29, 2020

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya membangun infrastrukstur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya infrastruktur telekomunikasi agar bisa dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Ini dibuktikan Kepemimpinan Elang-Rahim melakukan peletakan batu pertama pembangunan tower telekomunikasi 4G saat melakukan kunjungan kerja dan tatap muka di desa Bobane Jaya Kecamatan Patani Barat. Kamis (24/6/2020).

Turut hadir dalam kegiatan pimpinan DPRD kabir H kahar, pimpinan OPD, dan Tokoh angama, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Bobane Jaya dan sekitarnya.

 

Dalam sambutannya Bupati Edi Langkara dihadapan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu bertatap muka mendengarkan program pemerintah Elang rahim sekaligus mengikuti peletakan batu pertama tower telekomunikasi.

"Pembangunan Tower telekomukasi akan dibangun dalam waktu dekat dan sudah melalui proses tahapan tender, akses telekomunikasi 4G bukan hanya dibangun di Patani barat saja akan juga dibangun di Kecamatan Patani sehingga instalasi telekomunikasi 4G bisa terhubung" kata Edi Langkara

Bupati dari partai Golkar ini juga mengemukakan bahwa untuk infrastruktur Jalan pemhubung di kecamatan Patani Barat, Dote dan sibenpopo akan dibangun tahun ini melalui upaya dan lobi- lobi Elang Rahim di kementrian pusat dan melalui segi politk demi untuk pelayanan pemeritah terhadap masyarakat.

“Karena betapa pentingnya urat nadi ekonomi antara masyarakat Patani dan Weda harus segera dibuka dan dituntaskan untuk mempermudah akses perekonomian barang dan jasa di Kabupaten Halmahera tengah”tegas Elang

Kondisi wabah covid19 Elang menginstruksikan kepada kepala desa melalui anggaran ADD sebesar 100 juta untuk membeli beras dan apabila anggaran desa tidak cukup, pemerintah daerah akan membantu dengan anggaran yang sudah di siapkan sebesar 5M untuk kelangsungan hidup masyarakat Halmahera Tengah di tengah-tengah wabah covid19.

Disela-sela acara wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, SH.,MH memberikan testimoni terkait dengan perjalanan kebijakan atas pembangunan Jaringan Telekomunikasi 4G ini “ pembangunan Tower telekomunikasi merupakan suatu keinginan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat pembangunan ini merupakan visi misi elang rahim untuk menyatukan manyarakat melalui informasi telekomunikasi program akses Data internet 4G, membangun Tower 4G 72M di Kec. Patani Barat ini merupakan titik tumpuan akses 4G untuk menyambungkan ke tower 92M yang akan dibangun di Kec. Patani sehingga didaratan patani secara keseluruan masyarakat bisa menikmati Jaringan 4G tersebut.

 

Diakhir sambutan Bupati menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembanguan tower telekomunikasi bisa bermanfaat untuk masyarakat, serta melayani kebutuhan masyarakat dan menyatukan menyatukan masyarakat melalui informasi dan komunikasi jaringan 4G .

Sementara kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kab. Halmahera tengah Drs. M. Ridha Saleh,M.Si dalam laporannya menyatakan pembangunan Tower Telekomunikasi dengan anggaran Rp. 2.592.000.000,-bersumber dari APBD 2020 dengan waktu pelaksanaan Kerja 90 Hari Kelander, pembangunan ini dilaksanakan oleh perusahan CV. Mata Rajawali.

Jun 26, 2020

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam kepemimpinan Elang-Rahim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Propinsi Maluku Utara atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2019. Jumat (19/6/2020).

Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan secara Virtual dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Propinsi Maluku Utara Ir. Hermanto, M.Si., CSFA di ruang rapat Bupati.

Pada kesempatan yang sama laporan hasil pemeriksaan juga diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Kabir Hi. Kahar sebagai pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam.pengawasan anggaran masing-masing pemerintah Daerah.

"Saya terima Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2019, segera kami tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan ini 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini kami terima" demikian Bupati Halmahera Tengah sampaikan pada saat menerima laporan dimaksud.

Usai menerima laporan hasil pemeriksaan Bupati Edi Langkara yang didampingi Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama jajarannya atas kerja keras dan upayanya sehingga Halmahera Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Turut hadir dalam penerimaan LHP Wakil Ketua DPRD Kabir Hi. Kahar, Hayun Maneke, anggota DPRD Ahlan Jumadil, Asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Jun 19, 2020

Sebagai bentuk kewajiban dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani melakukan kunjungan kerja di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah. Kamis (18/6/2020).

 

Kunjungan kerjanya kali ini selain bertatap muka dengan masyarakat Kecamatan Weda Tengah. Bupati juga meresmikan Posyandu Melati dan PAUD Nekenidodara serta memberikan SK pengangkatan Diaktifkannya kembali Felix Arbaben kepala desa Lelilef Sawai dan Pj. Kepala Desa Lelilef Waebulan kepada Taher B. M. Dji Husen yang juga Camat Weda Tengah.

 

Bupati Halmahera Tengah dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat atas perhatian dan sambutannya dalam kunjungan kerjanya ke desa lelilef sawai.

Bupati dari partai Golkar ini juga menyampaikan terima kasih kepada kepala desa karena telah membangun fasilitas Posyandu dan PAUD yang bersumber dari Angggaran Dana Desa (ADD).

Selain itu Bupati Edi Langkara menjelaskan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan pemerintah tentang pembangunan jalan dan jembatan

Sebelumnya Camat Weda Tengah Taher B.M Dji Husin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerjanya serta meresmikan Posyandu dan bangunan PAUD.

"Posyandu dan PAUD ini dibangun dengan anggaran yang besumber dari Dana Desa tahun 2019" kata Taher Dji Husin dalam laporannya. 

Turut hadir dalam kunjungan kerja kali ini pimpinan DPRD Hayun Maneke bersama beberapa anggota, asisten bidang pemerintahan Husen Nurdin, staf ahli bidang Ekonomi Mukhsin Kalbi, serta beberapa pimpinan OPD.

 

Acara diakhiri dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani pada bangunan PAUD serta peninjauan ruangan pada bangunan tersebut

Jun 19, 2020

Sebanyak 109 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS sekaligus dilantik dan mengucapkan sumpah janji PNS yang bertempat di aula kantor Bupati Halmahera Tengah. Rabu (17/6/2020).



Pengambilan sumpah yang dipimpin langsung oleh Bupati Edi Langkara dengan didampingi para saksi dan rohaniawan serta turut dihadiri  oleh Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, anggota DPRD Ahlan Jumadil, asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD lingkup Pemda Halmahera Tengah.

Bupati Halmahera Tengah dalam sambutannya menyatakan bahwa setiap pegawai yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PNS, secara otomatis sudah diikat dwngan tugas, kewajiban dan larangan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Perubahan predikat dari CPNS menjadi PNS hendaknya berpengaruh pula dalam perubahan pola kerja dan pola pikir, hqruslah bermental baik, bersih, jujur berdaya guna dan penuhbtanggungjawab terhadap tugasnya, guna mendorong usaha pemerintah agar terciptanya Good Governance. Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi" kata Edi Langkara



Sementara Plh. Kepala BKPSDM Bahri Sudirmam dalam laporannya menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji merupakan keharusan dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

Bahri Sudirman juga mengungkapkan bahwa PNS yang diambil sumpahnya berjumlah 182 orang. Namun yang hadir berjumlah 93 orang. Dan yang belum hadir akan dilaksanakan sumpah/janji pada kesempatan yang akan datang.

Jun 17, 2020

Bupati Halmahera tengah Edi langkara Kembali bertemu dengan para kepala sekolah dari Kec. Patani, Patani Utara, Patani barat, dan Pulau Gebe untuk menyamakan persepsi tentang konsep pendidikan Melalui Rapat Koordinasi Pendidikan Tahap II.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan Tahap II dengan tema “ sistem Pendidikan masa pandemi covid-19 memasuki Era New Normal “   yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati. Selasa ( 16/6/2020 ).

 

Dalam arahannya bupati menyampaikan  kepada para peserta Rakor didalam kondisi covid19 seperti ini Guru haruslah mempunyai koneksi batin antara guru dan murid, misalnya guru haruslah aktif dalam proses belajar mengajar seperti menjemput siswa belajar dirumah dengan memberikan pelajaran dan ujian, bukan hanya itu saja guru juga dapat bekerjasama dengan orangtua murid untuk selalu memantau perkembangan anak didiknya belajar dirumah. Kata Bupati.

 

Bupati melanjutkan,  Pemerintah daerah bertanggung jawab dan peduli atas pendidikan yang ada di Halmahera tengah, dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi kepada para kepala sekolah, guru serta anak didik agar berupaya bekerjasama dalam proses belajar mengajar baik itu dirumah maupun dilakukan dengan aktifitas lainnya.

 

Kepada kepala sekolah dan guru agar selalu memantau proses belajar mengajar, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) yang merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar pelajaran buat anak didiknya, kepala sekolah bertanggungjawab atas pendidikan dengan cara merubah mindset pendidikan tampa memikirkan urusan yang lain. tegas bupati

 

Sementara itu Ahmad Rakib dalam Laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi pendidikan diikuti oleh 50 peserta dari Kepala sekolah TK/Paud SD dan SMP khususnya di kecamatan patani, patani utara, patani barat, dan pulau gebe.

 

Turut hadir dalam Rakor pendidikan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd Rahim Odeyani, Pimpinan dan Anggota Hayun maneke dan Ahlan Djimadil, Sekretaris Daerah Yanto M Asri, Asissten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD Lingkup Pemda Halteng.

 

Kegiatan Rakor Pendidikan ini telah mengikuti Prosedur Protokol Kesehatan.

Jun 16, 2020
Bupati Halmahera Tengah Drs. Edi Langkara,MH membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pendidikan yang bertempat di aula kantor Bupati. Kamis (12/6/2020).
 
Rakor dengan tema Sistem Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Memasuki Era New Normal turut dihadiri Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani,SH.MH, wakil ketua DPRD Hayun Maneke, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, asisten, staf ahli, pimpinan OPD serta kepala sekolah TK/PAUD, SD dan SMP.
 
Bupati Halmahera Tengah dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 sebagian besar sekolah belum aktif melaksanakan pembelajaran disebabkan karena sekolah dan kepala sekolah belum mensosialisasikan pembelajaran dari rumah kepada guru dan orang tua wali.
 
"Oleh karena itu saya harapkan perlu membuat skema pembelajaran memasuki era new normal melalui tv kabel, youtube, google zoom, atau melalui buku" kata Edi Langkara
"Pihak sekolah harus bekerjasama dengan orang tua untuk lebih insentif lagi membuat pengawasan belajar siswa dari rumah, serta jika pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan, maka sekolah harus membuat SOP protokol kesehatan" tegas Bupati
 
Bupati juga berharap kepada para kepala sekolah dan guru agar membuat jurnal mingguan tentang apa saja kegiatan sekolah agar fungsi pengawasan dapat berjalan.
Kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, duduk dengan jarak 1 meter serta undangan yang hadir diperiksa suhu badan.

 

Jun 11, 2020
Halaman 1 dari 15