BUPATI DAN WABUP HADIRI PARIPURNA Ke 12 MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2020/2021

Desember 07, 2020

Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani Menghadiri Rapat Paripurna Ke 12 masa persidangan I Tahun 2020/2021 dengan Acara Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.  Weda 7/12/2020.

 

Turut Hadir, Ketua DPRD Sakir Hi. Ahmad, Wakil Ketua II Hayun maneke, Para Anggota Dewan, Sekda Halteng, Assisten dan Staf Ahli, para kepala Dinas, Badan dan para pejabat Eselon III dan IV.

 

Bupati dalam Penyampaian Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, Persoalan pandemi Covid-19 telah menjadi Bencana Kesehatan dan Kemanusiaan pada Tahun ini, yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan ini, dampak dari pandemik Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

 

Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan Revocusing Anggaran baik sektor kesehatan, sosial maupun pemberdayaan ekonomi, sehingga pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai zona hijau.

 

Saat ini kita juga fokus mempersiapkan untuk menghadapi Tahun 2021, dengan ketidakpastian Global maupun Domestik masih akan terjadi, program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan seiring dengan Reformasi diberbagai bidang.

 

 

Penyusunan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Serta Permendagri Nomor : 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021, yang harus dipedomani oleh seluruh pemerintah daerah, di mana sebelumnya pada Tahun 2020 kita masih menggunakan Permendagri 13 Tahun 2006 beserta seluruh turunannya.” Lanjut bupati

 

 

Perubahan regulasi menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama perubahan struktur APBD. Pada struktur Pendapatan dan Belanja, Pendapatan Daerah semula terdiri dari Pendapatan PAD, Dana Perimbangan, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berubah nomenklatur menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi Pendapatan Transfer. Sedangkan belanja semula terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berubah menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Sedangkan pembiayaan semula terdiri dari Penerimaan pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berubah nomenklatur menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal lain yang merupakan kosekuensi dalam penyusunan RAPBD tahun 2021 ini adalah diberlakukan Peraturan Presiden (Perpers) RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional. Dengan adanya Pepres Nomor 33 Tahun 2020 menetapkan satuan harga dan standar yang berlaku di seluruh Indonesia, dimana posisi batas tertinggi komponen belanja pada umumnya lebih rendah dari satuan harga yang dipakai pada tahun ini.” Ucap Bupati

 

Selanjutnya perkenankan saya untuk menguraikan struktur Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

 

  1. Pendapatan Daerah Rancangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, dianggarkan sebesar 1,093 Triliun lebih dari anggaran sebelumnya sebesar 829 Milyar lebih yang meliputi :

 

  1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar 172 Milyar lebih dari anggaran tahun lalu sebesar 73 Milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 98 Milyar lebih atau 134,454%

 

  1. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar 803 Milyar lebih dari anggaran tahun lalu sebesar 582 Milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 220 Milyar lebih atau sebesar 37,90%

 

  1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar 118 Milyar lebih dari anggaran tahun lalu sebesar 173 Milyar lebih atau mengalami penurunan sebesar 55 Milyar lebih atau 31,91%.

 

  1. Belanja Daerah Belanja Daerah yang merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari struktur APBD yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar 1.133 Triliun lebih dari anggaran tahun sebelumnya sebesar 1.030 trilyun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 10,034 yang meliputi :

 

  1. Belanja Operasi sebesar 507 Milyar lebih
  2. Belanja Modal sebesar 499 Milyar lebih
  3. Belanja Tak Terduga sebesar 512 Milyar lebih dan,
  4. Belanja Transfer sebesar 113 Milyar lebih.

 

  1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaa Daerah dianggarkan sebesar 24 Milyar Lebih dari tahun sebelumnya sebesar 208 Milyar Lebih atau mengalami penurunan sebesar 183 Milyar Lebih atau 88,11%.

 

Dapat kami jelaskan bahwa untuk nomenklatur penerimaan pembiayaan daerah tidak dapat lagi mencantumkan pinjaman daerah, jika tidak dilakukan pinjaman daerah secara ril oleh Pemerintah Daerah.

 

Adapun rincian pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah maupun belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi , belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta pembiayaan daerah, dapat dipelajari dan ditelaah dalam ringkasan maupun batang tubuh APBD Tahun Anggaran 2021.

 

Selain itu pula dapat kami jelaskan bahwa gambaran Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut diatas juga tidak terlepas dari konsep dasar Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD yakni mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan bermutu. Diharapkan kita dapat mencapai target indikator daerah di Tahun 2021 yaitu Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 6,72%, Angka Kemiskinan diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,30% atau menjadi 7,75 ribu jiwa, Indeks Pertumbuhan Manusia diperkirakan meningkat menjadi 67,55%, Indeks Ginirasio sebesar 0,27 % dan PDRB 7,51%.

 

Agenda hari ini memiliki makna Penting dan Strategis bagi kesinambungan proses Pembengunan Daerah yang akan kita rencanakan di tahun 2021 mendatang. Adapun kebijakan Daerah juga menjadi bagian dari percepatan pelayanan masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah sebagai target perencanaan Tahunan untuk Tahun 2021.

 

Maka melalui kerja sama dan sinergitas antara pemerintah bersama DPRD dengan upayah yang sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat serta dukungan oleh seluruh Stakeholders maka penganggaran tahun 2021 diharapkan semakin efektif demi kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah. Melalui forum yang berbahagia ini kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian Dokumen APBD Tahun Anggaran 2021 bukan karena kesengajaan kami, tetapi ada perubahan regulasi yang membuat seluruh pemerintah daerah harus menyesuiakannya kembali dengan regulasi tersebut. dengan regulai Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara serta Kabupaten Halmahera Tengah yang kita cintai ini.

 

Dengan memohon petunjuk dan Ridho dari Allah Swt Tuhan yang Maha Esa, secara resmi saya serahkan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan yang terhormat untuk di teliti, dibahas dan dikoreksi sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Sekian dan Terima Kasih.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.