Abd. Rahim Odeyani Menghadiri Rapat Paripurna DPRD ke-25

September 06, 2019

Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani, SH.,MH Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan atas tiga buah rancangan peraturan Daerah hak insiatif DPRD dan tiga buah rancangan peraturan daerah usulan pemerintah daerah kabupaten halmahera tengah. Rapat yang dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah,  Nuryadin Ahmad, SE bertempat di Ruang Sidang DPRD. Jum’at 6/9/19.

Sambutan Wakil Bupati, Abd. Rahim Odeyani, SH.,MH Sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku telah dilaksanakan rapat pembahasan atas rancangan peraturan daerah yang dimaksud oleh tim pembahasan peraturan daerah pemerintah daerah bersama dengan Bapemperda DPRD yang telah melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam untuk memboboti materi dalam kerangka penyempurnaan rumusan yang tercantum dalam 6 ( enam ) Rancangan Peraturan Daerah.

Pentingnya menetapkan 6 ( enam ) rancangan peraturan Tersebut dikarenakan :

1. Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah menjadikan desa sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan tugas negara. Serta mewujudkan pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan melayani adalah agenda utama yang harus kita wujudkan secara bersama sama.

Adanya Pembangunan Kawasan pedesaan, tentunya kearifan Lokal harus diuntungkan, untuk itu perlu dioptimalkan Potensi, kemandirian dalam mengartur sumber daya lokal atau kearifan lokal diharapkan akan menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat desa dan daerah secara terpadu dalam menggali potensi-potensi yang tersedia.

2. Rancangan Peraturan daerah tentang perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Kurangnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan membuka pratek-pratek kekerasan denga perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentang mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi.Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat menggangu atau merusak keamanan kejiawaan, fisik, seksual,maupun ekonomi, hal tersebut sudah dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa tujuan adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia.

3. Rancangan Peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak.

Berdasarkan rancangan diatas maka sudah saatnya untuk menertibkan dan melarang bagi pemilik ternak melepas dan mengembalakan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

4. Rancangan Pearturan daerah tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.

Kabupaten halmahera tengah adalah wilayah yang secara geostrategis dan geoekonomi sangat petensial untuk dikembangkan menjadi kawsan industri dan perdagangan dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional dan daerah terus berkembang menjadikan kawasan ekonomi khusus denga karakter padat investasi, diperlukan peyerapan tenaga kerja terampil dan terukur secara kompetensi dan kemahiran. Pemerintah daerah berkerja sama dengan Asosiasi Pemberi Kerja dan Serikat pekerja tingkat daerah mengelola Balai Latihan kerja ( BLK ) dengan instrukturnya yang berasal dari perusahan yang membutuhkan kualifikasi tenaga kerja tenaga kerja lokal tertentu, diharapkan dapat disalurkan menjadi tenaga kerja di perudahan yang bersangkutan.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan peraturan daerah.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Sebagai sebuah produk hukum peraturan desa di proses secara demogratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

6. Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol;

Ruang lingkup peraturan dalam perda ini memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif, ketat dan terbatas melalui identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi usaha, waktu penjualan dan tatacara penjualan, kewajiban memiliki izin serta pembatasan propaganda penjualanya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tengan pengendalian dan pengawasan minuman berakohol yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkan peraturan mentri nomor 20.MDAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, maka dipandang perlu untuk mengatur kembalipengedalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol di kabupaten Halmahera Tengah.

Diakhir sambutannya Wakil bupati Menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan, teristimewa kepada Bapemperda dewan perwakilan rakyat yang telah bekerja keras menyelesaikan keenam rancangan peraturan daerah ini sehingga pada rapat paripurna ini keenam rancangan peraturan daerah yang dimaksud dapat disetujui dan selajutnya ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.(tutup )

Turut Hadir, Para Staf Ahli,Para assisten,Para Anggota DPRD, FKPD,Kepala SKPD,Camat Weda,dan PNS lingkup Pemda Halteng

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.