Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah Ir. Ikram M Sangadji .M.Si , Selasa, 28/3/23 secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kabupaten yang berlangsung di Aula Salahuddin Bin Talabudin Kantor Bupati. Musrembang Kabupaten dengan Tema “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT”
Musrembang tahun ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat Kabupaten maupun kecamatan, guna membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam sambutan Bupati Ikram M Sangadji menyampaikan Dari forum OPD dan musrembang pada hari ini dan selanjutnya harus ada transformasi yang berbeda, kepada pimpinan OPD dan para camat agar dapat memperhatikan hasil review yang dilaksankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
“Pada waktu itu masuk pada bidang pendidikan ditambah satu tim yang datang, Halmahera Tengah melaksanakan review terkait bidang prioritas yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah”.ucap bupati
Adapun lima program prioritas utama yang sudah di review oleh perwakilan BPKP Prov. Malut “sebelum dilantik saya bertemu dengan Kepala BPKP dan apa yang dilakukan tim BPKP pada bulan kemarin adalah kesepakatan tingkat pusat dan BPKP.
Dihadapan Peserta Musrembang Bupati menyampaikan kita harus kembali pada sistim pelayanan minimal (SPM) adalah kunci dari Fungsi-Fungsi program pembangunan untuk menuju tujuan yang kita capai. Dengan tema musrembang ini berbasis IT maka semua yang kita lakukan sesuai dengan target dalam RKPD, ” “RKPD harus nyambung dan terstruktur antara RKPD, RKPD Prov dan RK Pusat, bila perlu di tingkat desa juga diikutkan dalam RKPD, sesuai dengan apa yang sudah di sepakati tingkat pusat melalui visi dan misi Presiden.
Lanjut Bupati, Dalam waktu dekat kita akan laksanakan penandatanganan perjanjian kinerja (PK), perjanjian kinerja merupakan ukuran dan landasan ASN, dan secara berjenjang dari kepala OPD sampai pada Staf melakukan penandatangan (PK) guna mendapatkan standar Tunjangan Tambahan Penghasilan.
Di akhir sambutan bupati menyampaikan kepada jajarannya agar memperkuat sistim pelayanan minimal pada keseluruhan sektor dan bidang ” Saya minta kepada Forum OPD dalam tata kelola pemerintahan tingkatkan kinerja OPD secara berjenjang dari pimpinan OPD sampai Kebawah, nanti sediakan waktu hasil forum OPD dan penyusunan RKPD Bahas secara khusus dengan stakeholder.”tutup
