Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Malan Sangadji, menyerahkan belasan ribu seragam sekolah, kepada siswa-siswi, TK, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Halmahera Tengah.
Penyerahan yang dilakukan secara simbolis ini berlangsung di pelataran Kantor Bupati, yang pada kesempatan itu Pj. Bupati turut didampingi oleh Pj. Sekda Halteng Abdurrahim Yau, para Asisten dan Staf Ahli, serta Pimpinan OPD, pada Senin 8, Januari 2024, usai Apel Pagi.
Seragam sekolah tersebut, terdiri dari seragam Nasional, seragam batik, seragam olahraga dan sepatu, dengan total penerima 14.193 siswa, diantaranya TK 62 sekolah 3000 Siswa, SD 69 sekolah 4.458 Siswa, SMP/MTS 37 sekolah 3.778 siswa, dan SMA/SMK/MA 29 sekolah 2.957 siswa.
Dalam sambutannya Pj. Bupati Ikram M. Sangadji menyebutkan, dari total bantuan seragam dari Pemerintah Daerah, setiap orang mendapatkan 3 seragam, yaitu seragam Nasional, seragam batik dan seragam olahraga, ditambah 1 pasang sepatu sekolah.
“Hari ini bantuan didistribusikan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah,” jelas Pj. Ikram.
Pj. Bupati Halteng yang juga Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Kemenko Maritim dan Investasi ini mengatakan bahwa program ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko widodo, kepada Mendagri dan Menteri Pendidikan, kemudian Pemerintah Daerah menindaklanjuti arahan tersebut.
Bupati Ikram juga mengaku bahwa pembagian seragam hari ini adalah sebuah motivasi atas kerja sama Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan dan orang tua murid dalam mendorong percepatan atau akselerasi tingkat pendidikan yang bisa setara dengan daerah lainnya.
Dengan adanya bantuan tersebut, Dirinya berharap, dapat mengurangi beban orang tua siswa, sehingga bisa mengatur biaya pendidikan siswa. “Sebab tidak semua orang tua murid dengan ekonomi yang sama dengan hal ini pemerintah memberikan bantuan seragam sekolah,” ujar Bupati Ikram.
Di kesempatan itu, Bupati Ikram juga menghimbau kepada seluruh kepala sekolah dan guru pendidik agar tidak ada lagi pungutan seperti pungutan biaya rapor, Ijazah, dan lainnya, “karena Pemerintah Daerah telah mengalokasi anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Dana Bos dari kementerian Pendidikan,” tutup Bupati Ikram.
