{"id":5347,"date":"2026-09-18T03:41:03","date_gmt":"2026-09-17T19:41:03","guid":{"rendered":"https:\/\/haltengkab.go.id\/ht\/?p=5347"},"modified":"2026-09-18T03:41:03","modified_gmt":"2026-09-17T19:41:03","slug":"wakil-bupati-halteng-sampaikan-arah-perubahan-kua-ppas-apbd-tahun-anggaran-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/haltengkab.go.id\/ht\/wakil-bupati-halteng-sampaikan-arah-perubahan-kua-ppas-apbd-tahun-anggaran-2026\/","title":{"rendered":"WAKIL BUPATI HALTENG SAMPAIKAN ARAH PERUBAHAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2026"},"content":{"rendered":"

WEDA, 17 September 2026<\/strong> \u2014 Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, S.IP<\/strong>, menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n

Ahlan menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan dinamika perkembangan serta kondisi fiskal Kabupaten Halmahera Tengah.<\/p>\n

\"\" \"\"<\/p>\n

\u201cDengan dilandasi niat yang tulus dan pemahaman yang sama sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada kepentingan masyarakat, kita telah melalui berbagai dinamika pembahasan bersama,\u201d ujar Ahlan.<\/p>\n

Dalam dokumen perubahan KUA-PPAS APBD 2026, struktur pendapatan daerah mengalami penyesuaian. Target pendapatan daerah sebelum perubahan tercatat sekitar Rp1,839 triliun<\/strong>, sementara setelah perubahan disepakati menjadi sekitar Rp1,820 triliun<\/strong>.<\/p>\n

Struktur pendapatan setelah perubahan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp470,214 miliar lebih<\/strong> dan pendapatan transfer sebesar Rp1,340 triliun lebih<\/strong>.<\/p>\n

Wakil Bupati menyampaikan bahwa penyesuaian pendapatan merupakan bagian dari dinamika perencanaan keuangan daerah yang harus diselaraskan dengan kondisi dan kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n

Menurutnya, hal tersebut penting agar perencanaan pembangunan dan penganggaran dapat disusun secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.<\/p>\n

Selain pendapatan, perubahan juga dilakukan terhadap struktur belanja daerah. Total belanja daerah sebelum perubahan dialokasikan sekitar Rp1,979 triliun lebih<\/strong>, kemudian setelah perubahan menjadi sekitar Rp2,122 triliun lebih<\/strong>.<\/p>\n

Belanja tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.<\/p>\n

\"\" \"\"<\/p>\n

Dalam struktur belanja perubahan, terdiri atas:<\/p>\n