Weda — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil, melaksanakan tatap muka bersama tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BKSDM Arman Alting, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Muksin Ibrahim, serta Kabag Protokoler Bambang W Hariyanto.
Dalam arahannya, Bupati Ikram Malan Sangadji menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga PPPK, khususnya guru sertifikasi, yang belum dapat diberikan sebagaimana ASN lainnya.
“Hari ini saya bersama Wakil Bupati hadir untuk melakukan pendekatan persuasif. Kami berharap para guru sertifikasi dapat memahami kondisi daerah dan tetap bersyukur. Di beberapa daerah lain, banyak tenaga PPPK yang harus dirumahkan, sementara di Halmahera Tengah kita masih mampu mempertahankan dan membayarkan gaji secara rutin,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran daerah saat ini difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Program-program tersebut meliputi pemberian insentif bagi ibu hamil dan menyusui, janda, penyandang disabilitas, yatim piatu, serta lansia. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program beasiswa, bantuan token listrik gratis, hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Terkait tuntutan TPP, Bupati meminta para guru PPPK untuk bersabar dan tidak membandingkan kesejahteraan dengan ASN lainnya. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pekerjaan dan kepastian pembayaran gaji dan tunjangan merupakan hal yang patut disyukuri di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis.
“Kita harus melihat kondisi secara lebih luas. Masih banyak tenaga honorer yang harus dirumahkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Namun di Halmahera Tengah, kami berupaya mengambil langkah kebijakan agar mereka tetap dapat bekerja sebagai tenaga pendukung (Supporting) bahkan sebelum lebaran gaji mereka telah dibayarkan,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan kemanusiaan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa aspek menghadapi keterbatasan regulasi.
Di sisi lain, Bupati berharap para guru PPPK tetap menunjukkan dedikasi dan semangat kerja tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Tengah hingga ke tingkat nasional.
“Sekecil apapun rezeki yang diterima harus disyukuri. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari formula terbaik dalam pengelolaan anggaran agar ke depan kesejahteraan guru, termasuk melalui tambahan penghasilan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemberian tunjangan daerah terpencil (Dacil), khususnya bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Pulau Gebe dan Pulau Yoi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga pendidik, serta tercipta pemahaman bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan sektor pendidikan di Halmahera Tengah.