Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan pentingnya penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi di kawasan hutan, khususnya di wilayah Patani Timur dan Patani Barat. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti bahwa berbagai kejadian yang terjadi selama bertahun-tahun di kawasan hutan belum tertangani secara tuntas dan terus berulang, bahkan hingga menimbulkan korban.
“Di hutan Patani, khususnya di Patani Timur dan Patani Barat, berbagai kejadian sudah terjadi dari tahun ke tahun, bahkan menimbulkan korban, namun belum terselesaikan. Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Ikram.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga Halmahera Tengah menggantungkan sumber penghidupan pada sektor perkebunan yang berada di kawasan tersebut.
“Kita tidak bisa terus berada dalam kondisi ketidakpastian, karena sebagian besar sumber ekonomi masyarakat Halteng, khususnya di wilayah Patani Timur dan Patani Barat, berada di kebun,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik dari sisi keamanan maupun keberlanjutan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian persoalan ini agar masyarakat di wilayah Patani Timur dan Patani Barat dapat beraktivitas secara aman dan produktif, serta terhindar dari potensi kejadian berulang di masa mendatang.
editor:kokonweda