Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji Menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bertempat Ballroom Aston Sentul.”Bogor. Selasa 18 November 2025
Kegiatan ini dibuka dengan laporan Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen (Purn.) Mahruzi Rahwan, S.I.K., M.H., M.Tr.S.Opsla yang dihadiri 300 peserta, termasuk 18 gubernur serta 74 bupati dan wali kota yang memimpin daerah-daerah di kawasan perbatasan.
Rakor ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Melalui dasar hukum tersebut, rakor bertujuan untuk menyusun rencana program tahun 2027 serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2025.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa isu perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan telah masuk dalam Asta Cita Presiden RI, antara lain memantapkan sistem keamanan negara, membangun dari desa dan dari bawah, serta membangun dari pinggiran.
Mendagri menambahkan bahwa penguatan desa-desa perbatasan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari sistem keamanan nasional.
Sementara itu, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam penutupan kegiatan, menegaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan simbol kedaulatan yang harus dijaga bersama. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar dalam membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan secara berkeadilan.
“Pembangunan perbatasan harus memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain,” ujar Menko Polhukam.
Diskominfosandi