Ternate, 13 Februari 2026 – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara yang dilaksanakan di Kota Ternate.
Acara yang di buka langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Djuanda Laos yang di dampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta di hadiri Sekertaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir.
Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil, Kepala Bappenda Moh. Fitar U. Ali, Kepala Dinas Perindagkop Ahmadriansyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fatimah Hasyim , Kabag Ekonomi dan Pembangunan Hulida Husen, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bambang W. Haryanto.
Dalam forum tersebut, Bupati Ikram menjelaskan filosofi pengendalian inflasi yang tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada dampaknya terhadap kelompok masyarakat berdasarkan desil pengeluaran.
“Yang kita khawatirkan bukan hanya kenaikan inflasi, tetapi desil mana yang terdampak. Ketika pengeluaran meningkat dan kemampuan masyarakat terbatas, beberapa bulan ke depan dampaknya bisa sangat terasa bagi kelompok bawah,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus melihat data secara komprehensif, mulai dari Indeks Perubahan Harga (IPH) hingga Indeks Harga Konsumen (IHK). Menurutnya, IPH yang dilakukan oleh TPID Halmahera Tengah menjadi instrumen penting dalam memantau pergerakan harga 275 komoditas, sementara data IHK bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dikolaborasikan pemantapan data.
Bupati juga mendorong adanya intervensi kebijakan yang terukur, termasuk subsidi transportasi barang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Halmahera tengah. Ia mencontohkan, konversi subsidi sekitar Rp3 miliar dapat meredam kenaikan harga barang dan mengurangi dampak sosial di masyarakat.
Selain itu, Bupati meminta pengawasan distribusi logistik melalui tol laut agar muatan kontainer benar-benar berisi komoditas yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. Ia juga mengimbau para enumerator untuk menghitung kembali selisih harga antarwilayah agar konversi dampak ekonomi dan sosial dapat lebih akurat.
Terkait kebijakan daerah, Bupati menekankan bahwa tantangan terbesar berada pada masyarakat desil satu hingga lima, terutama desil satu. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan berbagai intervensi kebijakan berupa insentif dan bantuan kesejahteraan.
Dalam sektor perikanan, Pemkab Halteng mendorong peningkatan produksi ikan seperti cakalang dan kombong sebagai komoditas utama penyangga inflasi, guna menjaga stabilitas harga ikan di pasar lokal.”tambah ikram
Sementara itu, Wakil Bupati Ahlan Djumadil menyampaikan bahwa sejak tahun 2025 hingga saat ini, angka inflasi Halmahera Tengah berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Maluku Utara. Bahkan pada periode Oktober hingga Desember, Halmahera Tengah mengalami deflasi.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan daerah yang tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, antara lain:
- Insentif Lansia
- Insentif Orang Tua Tunggal (Janda)
- Bantuan Yatim Piatu
- Bantuan Disabilitas
- Bantuan Ibu Hamil dan Menyusui
- Pendidikan Gratis dari PAUD hingga Perguruan Tinggi
Selain itu, Pemkab Halteng juga memberikan bantuan token listrik gratis bagi 7.300 pelanggan dengan daya 900 kWh, yang diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat serta menekan inflasi.
Wakil Bupati juga menyoroti posisi Halmahera Tengah sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang diiringi peningkatan migrasi penduduk. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya minyak tanah, yang kerap mengalami kelangkaan dan memicu lonjakan harga.
“Persoalan distribusi BBM dan minyak tanah harus menjadi perhatian bersama, karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum High Level Meeting TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.
Editor:kokonwae