Weda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-11 dan ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 pada Selasa, 14 Oktober 2025 bertempat di ruang sidang utama DPRD Halteng. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat eselon II dan III lingkup Pemda Halteng, Direktur Perusda Halteng, serta Direktur PDAM.
Dalam rapat paripurna ke-11, kelima fraksi DPRD Halteng menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026. Fraksi PDIP menekankan pentingnya langkah strategis Pemda dalam mengoptimalkan PAD melalui sektor pertambangan yang transparan, pengembangan pariwisata, revitalisasi sektor perikanan, serta inovasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Fraksi ini juga menyoroti kebutuhan anggaran kesehatan, terutama untuk rawat inap dan peralatan medis, perbaikan ruas jalan Sif–Patani, serta penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Weda. Fraksi PKB bersama Fraksi PAN mendorong efektivitas belanja daerah dan inovasi dalam peningkatan PAD yang berkelanjutan. Fraksi Partai Golkar menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan sektor prioritas. Fraksi NasDem menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah dengan perencanaan yang lebih matang, sementara Fraksi Partai Hanura menegaskan bahwa meski terjadi pengurangan TKD, program daerah tetap berjalan baik. Hanura juga mengusulkan fasilitas tempat tinggal untuk masyarakat di Pulau Sain(Sayang) dan Piyai, peningkatan dana kecamatan, pengawasan perusahaan oleh DLH terkait lingkungan, serta perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Pada rapat paripurna ke-12, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan fraksi. Dalam sambutannya, Bupati menyebut hari tersebut sebagai momentum penting. “Hari ini adalah hari paling berbahagia bagi saya, karena setelah pandangan umum fraksi langsung dilanjutkan dengan jawaban pemerintah daerah. Ini semua adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa penguatan PAD bukan hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga melalui dividen yang akan menjadi skema menutup pengurangan TKD. Menanggapi Fraksi PDIP, Bupati menyampaikan bahwa persoalan TPU sudah dalam kajian dan akan ditindaklanjuti, sementara pembangunan Puskesmas Damuli telah dianggarkan sebesar Rp7 miliar. Terhadap catatan Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar, Bupati menegaskan semuanya dicatat dan akan ditindaklanjuti.
Lebih jauh, Bupati menyoroti efektivitas belanja daerah. Dari hasil rapat RKA dengan OPD, ditemukan ada OPD dengan belanja honor hingga Rp3 miliar yang akhirnya dipangkas menjadi Rp800 juta. Mengenai tiga pulau yang disampaikan salah satu fraksi, Bupati menilai hal itu hanyalah wacana provinsi Papua Barat. Pemda Halteng justru akan menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan konservasi dengan melibatkan Balai Konservasi Perikanan.
Terkait tambang, Bupati merespons Fraksi Hanura dengan penegasan bahwa persoalan harus dicermati hati-hati agar tidak berdampak pada masyarakat dan tidak menimbulkan masalah hukum. Untuk ketenagakerjaan, Pemda akan bersinergi dengan serikat buruh, legislatif, dan perusahaan dalam memberikan perlindungan. Fokus Pemda bukan hanya pada perusahaan, melainkan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata, khususnya dalam bentuk beasiswa pendidikan yang naik dari Rp19 miliar menjadi Rp32 miliar pada tahun 2026, serta insentif lansia yang meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu.
Bupati juga menekankan bahwa pengurangan TKD bukan musibah, tetapi momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Yang menentukan bukan seberapa besar APBD kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kerangka kebijakan dan pengelolaan APBD harus menjadi pilot project agar semakin efektif untuk rakyat,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh fraksi, legislatif, eksekutif, dan Forkopimda untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. “Jangan jadikan isu bahwa pemerintah tidak mampu. Mari kita duduk bersama membicarakan kamtibmas. Jangan ruang ini hanya sebatas bupati, wakil, sekda, dan OPD saja, tetapi menjadi ruang kebersamaan untuk Halteng yang lebih baik. Mekanisme anggaran tetap berada di tangan Pemda Halteng, dan saya yakin seluruh fraksi memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Halmahera Tengah,” pungkasnya.
diskominfosandi