Weda, 6 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan pelaku UMKM di Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Falcilno Weda, Jumat (06/03/2026).
Sosialisasi ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara beserta jajaran, Wakil Bupati Halmahera Tengah, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, perwakilan perbankan cabang dan unit Weda, serta perwakilan Yamaha Marine dan Suzuki Marine.
Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi nelayan yang memiliki usaha produktif dan berpotensi memperoleh akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menjelaskan bahwa melalui program tersebut, nelayan dapat memperoleh akses permodalan sebesar Rp35 juta hingga Rp50 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha perikanan, termasuk pengadaan paket perahu (bodi) dan mesin guna meningkatkan produktivitas nelayan di daerah.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Bupati Halmahera Tengah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Gubernur Maluku Utara beserta rombongan di Bumi Fagogoru.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, melalui berbagai program pemberdayaan dan dukungan permodalan.
“Kami sebelumnya juga telah melaksanakan rapat pleno terkait percepatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati menambahkan bahwa bantuan armada dan sarana tangkap yang diberikan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Menurutnya, apabila bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka produksi hasil tangkapan ikan tidak akan meningkat dan dapat berdampak pada stabilitas harga ikan di pasaran.
“Karena itu kami berharap para nelayan benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Ia juga menyoroti salah satu kendala yang dihadapi nelayan di Halmahera Tengah, yakni belum tersedianya SPBU khusus nelayan, sehingga kebutuhan bahan bakar sering menjadi hambatan dalam aktivitas melaut.
Untuk itu, Wakil Bupati berharap melalui kehadiran pemerintah provinsi, perbankan, serta pihak swasta dalam kegiatan ini dapat melahirkan langkah-langkah konkret dalam mendukung kebutuhan nelayan, baik dari sisi permodalan, sarana produksi, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Melalui kegiatan ini kami berharap program bantuan dan pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh nelayan dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan dukungan pembiayaan usaha.
Namun demikian, menurutnya berdasarkan data keuangan yang ada, meskipun bantuan pemerintah cukup besar, dampaknya belum sepenuhnya mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat secara signifikan.
“Salah satu penyebabnya adalah masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melakukan perubahan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan dengan memanfaatkan sistem digital yang semakin berkembang.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online di masyarakat yang justru lebih diminati dibandingkan akses pembiayaan resmi seperti KUR. “Padahal KUR jauh lebih aman dan memiliki bunga yang ringan. Karena itu hari ini kami menghadirkan langsung pihak perbankan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan sekaligus layanan secara langsung,” jelasnya.
Menurutnya, pada tahun 2026 pemerintah akan membagi skema bantuan, di mana mesin kapal akan difasilitasi melalui program KUR, sementara bodi atau perahu akan menjadi bantuan dari pemerintah.
Menanggapi pertanyaan nelayan terkait maraknya pencurian mesin kapal di wilayah Halmahera Tengah, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga serta mengawasi fasilitas bantuan yang telah diberikan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Terkait kebutuhan BBM nelayan yang disampaikan oleh Wakil Bupati, pemerintah provinsi akan menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait agar kebutuhan bahan bakar bagi nelayan dapat terpenuhi,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sesi sosialisasi, pihak Bank BRI menjelaskan bahwa program KUR dapat diberikan tanpa jaminan, dengan syarat memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan serta melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta nikah bagi yang sudah menikah, serta surat keterangan usaha dari desa.
Sementara itu, perwakilan Yamaha Marine menyampaikan bahwa setiap mesin perahu memiliki nomor seri yang dapat dilacak melalui kartu garansi maupun data pembelian di toko, sehingga apabila terjadi kehilangan mesin, data tersebut dapat ditelusuri.
Melalui program KUR, nelayan dapat memilih mesin berkapasitas 15 PK maupun 20 PK sesuai dengan kebutuhan usaha. Ke depan, pihaknya juga berencana menyediakan layanan bengkel dan sparepart untuk mendukung operasional nelayan di daerah.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Suzuki Marine Ternate yang menjelaskan bahwa mesin 15 PK dan 20 PK memiliki perbedaan pada sistem bahan bakar. Mesin 20 PK menggunakan bensin murni dengan konsumsi yang lebih irit serta tidak memerlukan campuran oli tambahan.
Dalam rangkaian agenda Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Wakil Bupati Halmahera Tengah juga mendampingi Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di Aula Desa Wairoro Indah.
Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan sebanyak 1.000 paket sembako murah dengan harga Rp50.000 per paket.
Namun dalam sambutannya, Wakil Bupati Halmahera Tengah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Halmahera Tengah akan membayar seluruh paket sembako tersebut sehingga masyarakat yang telah menerima kupon tidak perlu lagi melakukan pembayaran.
“Langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan,” ujar Wakil Bupati.
Melalui berbagai program tersebut diharapkan kesejahteraan nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat Halmahera Tengah dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.