TERNATE. Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menghadiri kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel Ternate pada Rabu (22/4/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba, serta turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.
Dalam rapat tersebut, Bupati Ikram memaparkan kondisi umum Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya terkait perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan infrastruktur yang telah meningkatkan konektivitas antarwilayah di Halmahera Tengah.
“Alhamdulillah, akses jalan dan jembatan yang telah terbangun cukup baik dan mampu menunjang kelancaran mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bupati Ikram.
Lebih lanjut, Bupati Ikram juga menyinggung kondisi sosial yang sempat terjadi di wilayahnya, termasuk konflik antara Desa Banefo dan Sibenpopo. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan akses jalan di kedua wilayah tersebut tetap terbuka dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di hadapan Komisi V DPR RI dan Gubernur Maluku Utara, Bupati Ikram menekankan pentingnya sinergi dan penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurutnya, koordinasi yang terintegrasi akan memastikan program berjalan efektif dan anggaran tepat sasaran.
“Kita perlu duduk bersama, baik dari Balai Kementerian, Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten, untuk menyusun program yang searah dan terukur. Dengan begitu, kita bisa mengetahui secara jelas porsi anggaran dan tanggung jawab masing-masing pihak,” tegasnya.
Bupati Ikram juga menyoroti peran Balai dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian PU agar lebih responsif terhadap kondisi daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di kawasan rawan kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas investasi swasta.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PU perlu memperkuat koordinasi dengan Komisi V DPR RI guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di daerah. “Kalau kita terus mengeluhkan tanpa solusi, kapan kita mulai bekerja bersama? Kita punya waktu lima tahun, bukan satu atau dua tahun. Maka progres setiap tahun harus jelas,” ungkapnya.
Dengan latar belakang pengalaman di tingkat nasional, termasuk sebagai Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Indonesia Timur dan Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bupati Ikram juga mendorong pendekatan pembangunan yang lebih agresif dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Ia menekankan pentingnya mengakomodasi usulan dari daerah (bottom-up) agar program pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Program pusat harus mampu menyelesaikan persoalan di daerah. Namun jika usulan dari daerah direspons dengan baik, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” tutup Bupati Ikram.