Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, kembali mendapat kepercayaan dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate untuk memaparkan materi Rekomendasi Kebijakan Perikanan Tangkap di Indonesia pada Program Magister Pascasarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kuliah 3, Gedung Pascasarjana Unkhair, Sabtu (25/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Ikram menyampaikan materi lanjutan terkait Analisis Kebijakan Perikanan Tangkap, yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tatap muka pertama. Pada sesi kali ini, fokus pembahasan diarahkan pada langkah-langkah strategis guna mendorong sektor perikanan nasional yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing.
Keterlibatan Bupati Ikram sebagai pemateri tidak terlepas dari kapasitas akademik dan pengalaman profesionalnya di bidang kelautan dan perikanan. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga pernah mengemban amanah nasional sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa arah kebijakan perikanan tangkap nasional harus berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut, sejalan dengan konsep blue economy.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus memastikan perlindungan bagi nelayan lokal serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan antara lain:
1. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota
Kebijakan ini menekankan penetapan kuota penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penerapan kuota harus didasarkan pada data ilmiah terbaru mengenai stok ikan agar mampu mencegah praktik penangkapan berlebih (overfishing).
Selain itu, kuota perlu dibagi secara proporsional antara sektor industri, nelayan lokal, dan kawasan konservasi.
2. Penguatan Pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)
Pendekatan ini mengintegrasikan pengelolaan perikanan dengan perlindungan ekosistem laut. Bupati Ikram menekankan pentingnya pengetatan izin alat tangkap ramah lingkungan serta pelarangan alat tangkap yang merusak, seperti pukat harimau (trawl) dan penggunaan racun.
Pengawasan juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pemantauan kapal secara real-time, seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS) guna memastikan kepatuhan wilayah tangkap.
Ia menjelaskan, EAFM merupakan konsep pengelolaan perikanan terpadu yang menyeimbangkan kesehatan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, serta ketidakpastian sumber daya hayati maupun nonhayati.
Kegiatan perkuliahan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa pascasarjana yang aktif berdiskusi mengenai tantangan dan masa depan pengelolaan perikanan Indonesia.
Melalui kesempatan tersebut, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah terus terjalin dalam menghasilkan gagasan serta kebijakan yang mampu mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional.