Patani, Halmahera Tengah — Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil menghadiri Upacara Penutupan Bakti TNI AD untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di wilayah Maluku Utara. Kegiatan bertema “Bakti TNI AD untuk Rakyat dalam Rangka Menguatkan Ketahanan Wilayah” ini digelar di Lapangan Waelegi, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah.”jumat 31 Juli 2026
Penutupan program ditandai dengan kehadiran langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Panglima Kodam (Pangdam) Mayjen TNI Dody Triwinarto. Turut hadir Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah Halmahera Tengah, Forkopimda Halmahera Tengah, tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Bupati Ikram M. Sangadji bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil turut mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan, mulai dari pemutaran film dokumentasi kegiatan Karya Bakti, penyerahan bantuan kepada masyarakat berupa paket stunting dan bantuan sekolah, penanaman bibit pohon sukun, hingga melaksanakan Salat Jumat bersama.
Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Dody Triwinarto menyampaikan bahwa Karya Bakti Skala Besar ini merupakan implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun solidaritas kebersamaan, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada sasaran nonfisik, kegiatan penghijauan dan pembersihan lingkungan turut dilaksanakan, disertai program khitanan massal, pengobatan massal, dan donor darah yang terus berjalan dengan progres baik sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Usai upacara, dalam sesi wawancara, Pangdam menjelaskan bahwa Bakti TNI AD 2026 yang dilaksanakan selama dua bulan ini, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, hari ini resmi rampung dilaksanakan. Ia menyebut kegiatan ini merupakan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang menaruh perhatian besar untuk menyentuh langsung rakyat dan daerah-daerah yang membutuhkan bantuan.
Menurut Pangdam, kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah daerah mempercepat proses pembangunan, dengan sasaran titik prioritas dari TNI Angkatan Darat meliputi pembangunan Jembatan Merah Putih, sumur bor air, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, program juga mencakup sosialisasi wawasan kebangsaan dan bahaya narkoba, dengan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas utama.
Pangdam menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Forkopimda, Polri, instansi terkait, dunia usaha, para tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang telah bergotong royong dan bekerja sama selama pelaksanaan Karya Bakti.
“Khususnya kepada Bapak Bupati, kami sangat apresiasi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak,” ujar Pangdam.
Ia berharap seluruh hasil pembangunan yang telah diwujudkan dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, apa yang telah dibangun bersama bukan hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi simbol persatuan, kepedulian, serta semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Pangdam menambahkan, ke depan pihaknya akan terus memetakan daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan bakti TNI AD selanjutnya, sesuai arahan Kasad. Ia menegaskan bahwa program ini juga merupakan wujud nyata dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, yang sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat, sehingga TNI Angkatan Darat turut bahu-membahu membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah masing-masing, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Ia mendorong penyelesaian setiap permasalahan melalui musyawarah, dengan mengedepankan nilai-nilai adat, budaya, serta hukum yang berlaku.
“Saya berharap tidak ada lagi perkelahian ataupun konflik antarwarga, terlebih lagi antarkampung maupun antardesa. Konflik hanya akan merugikan masyarakat sendiri, menghambat pembangunan, dan mengganggu stabilitas keamanan daerah. Sebaliknya, apabila keamanan tetap terjaga, maka pembangunan akan berjalan lancar, investasi akan tumbuh, serta kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” pungkasnya.