WEDA, 24 Agustus 2026 — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil, menerima kunjungan Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin (24/8/2026), mengangkat tema “Pusat Strategis Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa”. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Husain Ali, Kepala Dinas Perikanan Ilham Suud, SP, Kepala Dinas UMKM Erna M. Yamin Samad, Kepala Dinas Pertanian Lutfi Tutuphoho, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rivani Abdurrajak, S.Hut
Dalam sambutannya, Bupati Ikram menyampaikan selamat datang kepada Tim BSKDN di Bumi Fagogoru, Kabupaten Halmahera Tengah. Ia menjelaskan bahwa Halmahera Tengah memiliki karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor industri nikel hingga pertanian dan perkebunan.
“Halmahera Tengah memiliki 62 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Masing-masing wilayah memiliki potensi yang sangat baik. Weda Tengah memiliki sumber daya nikel, Weda Selatan dan Weda Timur memiliki potensi pertanian, sementara wilayah Patani dikenal dengan komoditas rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kelapa,” ujar Bupati.
Bupati Ikram juga memaparkan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah yang terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada tahun 2025 mencapai 62,47 persen, dengan sektor industri pengolahan menjadi salah satu motor utama perubahan struktur ekonomi daerah.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp1,59 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2025. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp189,56 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp396,35 miliar pada tahun 2025, dan mencapai sekitar Rp399,50 miliar pada tahun 2026.
Menurut Bupati, peningkatan kapasitas fiskal harus diikuti dengan peningkatan nilai fiskal, yakni memastikan setiap kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, APBD Halmahera Tengah diarahkan pada berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, antara lain insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, janda, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu; insentif imam dan pendeta; beasiswa perguruan tinggi; pembangunan rumah layak huni; layanan kesehatan gratis; santunan duka; serta pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP dan SMA lengkap dengan seragam, sepatu dan topi setiap tahun.
Untuk sektor pendidikan tinggi, anggaran beasiswa terus ditingkatkan dari Rp19 miliar pada APBD 2025 menjadi Rp31 miliar pada APBD 2026 dan Rp35 miliar pada APBD Perubahan 2026, dengan penerima mencapai sekitar 4.290 siswa. Program beasiswa tersebut juga mencakup ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pemegang KTP setempat sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah.
Bupati turut menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pembayaran TPP secara lancar setiap bulan. Selain itu, guru SMA yang bertugas di Halmahera Tengah mendapat insentif tambahan sebesar Rp1 juta per bulan.
Di bidang kesehatan, Pemda Halmahera Tengah juga memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk warga dari wilayah perbatasan Desa Matuting Halmahera selatan yang berobat di fasilitas kesehatan Halmahera Tengah. Pemerintah daerah bahkan menanggung biaya pengobatan warga halmahera tengah yang harus dirujuk ke luar daerah hingga pemulangan pasien ke daerah asal.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Dr. Dra. Rochyati Basra, M.Pd, memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil.
Ia menilai berbagai program yang dijalankan Pemda Halmahera Tengah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami sangat terpukau dengan program-program Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Banyak kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat, mulai dari insentif lansia, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, anak yatim piatu dan janda,” ungkap Rochyati.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut menghasilkan nilai dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik. Lebih dari itu, mengelola APBD adalah mengelola kepercayaan publik,” ujarnya.
Rochyati juga mengapresiasi program beasiswa, layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni serta insentif bagi imam dan pendeta. Ia mengaku semakin terkesan setelah melihat langsung video testimoni masyarakat penerima manfaat program pemerintah daerah.
“Beasiswa gratis untuk peningkatan sumber daya manusia sangat baik. Pelayanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni, insentif imam dan pendeta juga luar biasa. Saya cermati video bagaimana program-program tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap berbagai kebijakan strategis tersebut dapat terus dikembangkan sehingga menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Halmahera Tengah.
Kunjungan Tim BSKDN Kemendagri bersama tim pendamping dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya akan dilanjutkan dengan audiensi bersama kelompok nelayan dan petani di Kecamatan Weda Selatan, kemudian diteruskan dengan kunjungan ke Kecamatan Weda Tengah untuk melihat secara langsung potensi ekonomi dan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan.
Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berbasis potensi daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.