Forum Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berlangsung di Kota Ternate, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, serta 10 bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk mengetahui berbagai program Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah berjalan, sekaligus rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan dan masukan daerah.
Di tengah forum, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengajukan solusi strategis kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di kabupaten/kota yang selama ini dinilai belum berjalan optimal di bawah kewenangan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Bupati Ikram mengusulkan agar pengelolaan prasarana perikanan tersebut dilakukan secara kolaboratif melalui mekanisme surat tugas pembantuan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara bersama dan lebih efektif.
“PPI di seluruh kabupaten/kota yang dikelola oleh perikanan provinsi tidak berjalan. Yang tidak diserahkan ke provinsi hanya Halmahera Tengah. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan agar dilaporkan kepada Ibu Gubernur, supaya provinsi dapat menerbitkan surat tugas pembantuan kepada kabupaten/kota. Kalau tidak, TPI dan PPI hanya akan menjadi bangunan tidak termanfaatkan,” tegas Bupati Ikram.
Selain sektor perikanan, Bupati Ikram juga menyoroti sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Ia menjelaskan bahwa produksi padi di Kabupaten Halmahera Tengah terus mengalami peningkatan signifikan, seiring dengan pemanfaatan lahan pertanian di wilayah Wairoro dan Trans Waleh.
Namun demikian, Bupati Ikram mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera memikirkan skema penyerapan gabah petani, agar peningkatan produksi tidak justru merugikan petani. “Kita mendorong peningkatan produksi padi, tetapi harus disertai dengan kejelasan penyerapan hasil. Saat ini produksi padi Halmahera Tengah sudah over capacity. Siapa yang akan menyerap gabah petani? Bulog belum ada. Pemerintah provinsi harus memikirkan hal ini, agar pembukaan sawah dan peningkatan produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” ujarnya.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk mendorong ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Ikram juga menyampaikan catatan penting terkait laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, laporan yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil Maluku Utara karena masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dengan data kabupaten/kota.
Ia mencontohkan sejumlah capaian Kabupaten Halmahera Tengah yang belum tercantum dalam laporan tersebut, di antaranya anggaran pendidikan gratis dan beasiswa sebesar Rp19 miliar, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Maluku Utara, serta capaian tertinggi program kesehatan gratis.
“Seharusnya laporan akhir tahun Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkorelasi dan terintegrasi dengan data kabupaten/kota, sehingga mencerminkan kondisi pembangunan Maluku Utara secara utuh,” tegasnya.
Olehnya itu, Bupati Ikram mengajak seluruh kepala daerah, khususnya Bappeda Provinsi Maluku Utara, untuk duduk bersama dan menyusun data pembangunan yang lebih komprehensif demi mendorong Maluku Utara yang lebih maju dan berdaya saing.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji atas berbagai capaian strategis pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi tertinggi dan inklusif di Provinsi Maluku Utara, serta keberhasilan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah mencapai 67 persen.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku Utara menghimbau seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara agar terus meningkatkan capaian PKG di daerah masing-masing sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga mengajak para bupati dan wali kota untuk berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) dalam rangka memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap daerah.
Gubernur Sherly Laos turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota atas berbagai capaian pembangunan yang telah menempatkan sejumlah daerah di zona hijau, berdasarkan indikator penilaian pemerintah pusat.
Diskominfosandi