Patani Barat, 17 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melanjutkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman.
Musrenbang yang sebelumnya digelar di Aula Salahuddin Kantor Bupati tersebut dilanjutkan di kediaman Wakil Bupati di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kurvei bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat di Desa Sibenpopo sebagai bentuk kepedulian terhadap pemulihan lingkungan pascakonflik yang terjadi beberapa waktu lalu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Staf Ahli/Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam arahannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027. Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang bersama untuk menyerap aspirasi, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan program antar pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini adalah momentum penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan pembangunan. Ia meminta seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dengan camat dan pemerintah desa agar program yang disusun tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pembahasan sektor pembangunan, sejumlah fokus utama menjadi perhatian, di antaranya sektor ekonomi, infrastruktur, serta sosial budaya. Pada sektor infrastruktur, Bupati menyoroti pembangunan jalan tani yang harus melalui persetujuan masyarakat serta diketahui oleh pemerintah desa, sehingga pemanfaatannya optimal dan dapat ditingkatkan kualitasnya, termasuk melalui pengaspalan guna mendukung aktivitas pertanian.
Terkait program rumah layak huni, Bupati menegaskan perlunya kebijakan berbasis diskresi yang didukung data akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tertib administrasi.
Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Bupati mengimbau para camat untuk lebih proaktif dalam menjalankan program kebersihan lingkungan secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah akan mendorong terciptanya lingkungan yang nyaman, indah, dan tertata melalui penataan jalan, drainase, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti tower jaringan internet.
Bupati juga menyoroti bahwa pengembangan kawasan permukiman masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam penataan kawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain aspek fisik pembangunan, Bupati Ikram turut menekankan pentingnya program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar program-program yang kurang prioritas dapat dialihkan pada program peningkatan kualitas hidup, seperti pemberian insentif bagi lansia, ibu hamil dan menyusui, janda, anak yatim piatu, serta penyandang disabilitas.
Menurutnya, kehadiran program insentif tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga meminta seluruh jajarannya untuk merancang program yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar dipahami substansi dan filosofinya, sehingga implementasinya tepat sasaran dan memberi dampak langsung.
“Perencanaan harus diikuti dengan aksi nyata. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan kurvei bersama di Desa Sibenpopo sebagai simbol kebersamaan dan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan kondisi sosial dan lingkungan pascakonflik.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap seluruh program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.