Wakil Bupati Halmahera Tengah didampingi Sekretaris Daerah memimpin Rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati Halmahera Tengah, Senin (26/01/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Ahli, para Asisten Sekda, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Agenda rapat membahas progres pelaksanaan program OPD sejak awal tahun hingga saat ini, termasuk sejumlah isu strategis pembangunan daerah.
Beberapa poin penting yang dibahas di antaranya terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan Kecamatan Weda dan Weda Tengah, serta pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Weda Selatan. Wakil Bupati menegaskan agar seluruh hal yang telah direncanakan segera ditindaklanjuti. “Saya minta untuk segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk kawasan perikanan, kita bisa mencari solusi alternatif,” tegas Wakil Bupati.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pendampingan desa dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri nantinya akan memberikan penjelasan khusus kepada seluruh desa yang akan melaksanakan Pilkades.
Terkait pemekaran desa, Kepala Dinas PMD menjelaskan bahwa tim verifikasi daerah telah memberikan lampu hijau, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu dibenahi, khususnya terkait batas-batas desa. Selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta agar Dinas PMD lebih proaktif. “Untuk pemekaran desa agar Kepala Dinas PMD lebih proaktif supaya bisa secepatnya diakomodir. Segera lakukan rapat khusus agar saat di tingkat pusat nantinya tidak terkendala apapun,” ujarnya.
Pembahasan lainnya mencakup pembangunan RSUD, belanja modal pengadaan lahan yang diminta segera disampaikan ke Dinas Perkim, serta penyelesaian jalan umum dan jalan tani yang dinilai sangat penting bagi masyarakat dan petani.
Sekretaris Daerah menambahkan bahwa terkait jalan tani perlu segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum dan klaim lahan masyarakat yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian.
Rapat juga membahas program SPBG Makanan Bergizi di Halmahera Tengah yang diperuntukkan bagi wilayah 3T. Halmahera Tengah memperoleh 10 titik dapur MBG yang telah lolos verifikasi pusat, dengan satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara lainnya berada pada kisaran 50 hingga 80 persen. Untuk wilayah Pulau Yoi, seluruh persiapan telah dilakukan dan siap untuk penilaian oleh tim.
Selain itu, Sekretariat DPRD diminta segera menyiapkan laporan APBD untuk disampaikan kepada DPRD, termasuk pembahasan terkait MCP.
Wakil Bupati juga mengarahkan agar sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan.
Sekretaris Daerah menekankan agar dokumen melalui aplikasi Srikandi segera disampaikan untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan persetujuan sebelum diunggah oleh admin.
Sementara itu, Wakil Bupati meminta Dinas PUPR segera menindaklanjuti persoalan PL untuk dilaporkan ke Inspektorat. Untuk bagian ULP, disampaikan bahwa beberapa OPD telah memasukkan perencanaan ke dalam sistem, dan OPD lainnya diingatkan agar segera menginput perencanaan, baik fisik maupun nonfisik, guna memudahkan proses verifikasi dan penentuan prioritas, mengingat tahapan lelang membutuhkan waktu.
Menutup rapat, Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh tugas tidak hanya dibebankan kepada satu staf saja, melainkan melibatkan tim kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan optimal.