Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji menghadiri sekaligus memberikan Sambutan pada kegiatan pembentukan tim efektif eksternal dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) melalui Zoom secara virtual, 4 Oktober 2023 bertempat di ruang rapat bupati.
Dir Intelkam Polda Maluku Utara selaku Project leader PKN 1 membentuk tim efektif eksternal bersama Pemda Halteng dengan Tema Aselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Melalui Kolaborasi Pemerintah Daerah Maluku Utara.
Pj. Bupati dalam sambutan yang mengucapkan terima kasih kepada Polda Maluku Utara yang telah menyelengarakan kegiatan yang bertujuan penanganan kerawanan pemilu 2023 mendatang. Baik Legislatif, Kepala Daerah, Wali Kota, dan Pilpres yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.
Melalui kegiatan ini kami sangat mendukung serta membangun kerja sama dengan Lembaga KPU, Bawaslu dan Institusi TNI -Polri untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi tahun 2024, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Wilayah Provinsi Maluku Utara dan khususnya Kabupaten Halmahera Tengah.”imbuh Bupati Ikram.
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K mengatakan terkait dengan perhelatan pesta politik baik pemilu maupun pilkada tidak luput dari permasalahan yang terjadi seperti melibatkan penyelenggara, partai politik, elit politik maupun masyarakat itu sendiri. Tentunya rangkaian permasalahan tersebut berujung pada sengketa pemilu maupun pilkada di mahkamah konstitusi atau terjadinya konflik terbuka antar pendukung paslon maupun caleg.
Contoh kasus pelanggaran pemilu di wilayah Maluku Utara yang berujung pada keputusan mahkamah konstitusi (MK) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) yakni pada pemilu 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) serta konflik pilkada di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012 yang berujung pada pembakaran Kantor Camat Patani Utara. Selain itu berdasarkan lanjut Kapolda Malut, hasil survey Bawaslu, Mabes Polri dan Polda Malut bahwa wilayah Maluku Utara masuk kategori rawan tingkat Nasional pada pelaksanaan pemilu 2024.
Untuk itu hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan, rentan kendali antar wilayah serta minimnya infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan, sehingga pemilu dapat dimaknai sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Kapolda Maluku Utara, sekaligus sesi foto bersama kemudian dilanjutkan paparan peta kerawanan Pemilu tahun 2024 di Wilayah Maluku Utara oleh Dir Intelkam Polda Malut Kombes Pol. Hadi Wiyono S.I.K.
Turut Hadir dalam pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) Wadir Intelkam Polda Malut, AKBP Andri Hariyanto.SiK, Team Direktorat Intelkam Polda Malut, AKP Edy, Waka Polres Halteng, Kompol Abubakar Mustafa S.H, Ketua DPRD Halteng, Hi. Sakir Ahmad S.Sos, Ketua KPUD Halteng, Bahri Hasbullah S.Sos, Ketua Bawaslu Halteng, Sitti Hasmah BT Mohd Amin S.Pd, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Rahman Sandi Ela Sabtu S.H, Dandim 1512/Weda, Letkol Arh. Ali Akbar S.E, Kabag SDM Polres Halteng, AKP Subri Afandi, Kabag Ren Polres Halteng, AKP Laimbar, Kasat Binmas Polres Halteng, AKP Indah Fitria Dewi, S.I.K, Kapolsek Weda IPTU Darwis Mapusa, KBO Intelkam Polres Halteng, IPDA Sadid Dowongi SH, Kasat Reskrim Polres Halteng, IPDA Rio Febri Wiratama, S.Tr. K, Kasiwas Polres Halteng IPDA Agus Salim, Ketua Ansor Halteng, Muhammad Rizky, Ketua Paguyuban Makayoa Ardi Mahi, Wakil Ketua Paguyuban Makayoa, Bayu Rahman, Personil Polres Halteng, Team Direktorat Intelkam Polda Malut.
