Weda, 16 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7), di ruang rapat paripurna DPRD.
Dalam pidato pengantar yang dibacakan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, atas nama Bupati Halmahera Tengah, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan pembahasan Ranperda secara serius, mendalam, dan komprehensif.
Pemerintah menilai proses pembahasan yang dilakukan DPRD tidak hanya berfokus pada capaian kinerja pemerintah, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan serta memberikan masukan dan solusi konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD atas kesungguhan dan kerja sama yang baik dalam membahas laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 secara tuntas, mendalam, dan menyeluruh,” demikian disampaikan dalam pidato tersebut.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD maupun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa seluruh pandangan, saran, dan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
Dalam agenda rapat paripurna tersebut, DPRD juga menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan dewan, penyampaian pendapat akhir Bupati, penandatanganan naskah keputusan DPRD dan berita acara, serta penyerahan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup pidatonya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.